Ciri-ciri Umum Budaya Politik di Indonesia

Ciri-ciri Umum Budaya Politik di Indonesia – Rusadi Kantaprawira memberikan gambaran tentang ciri-ciri budaya politik Indonesia, yaitu:

a. Konfigurasi subkultur di Indonesia masih beraneka ragam. Keanekaragaman subkultur ini ditanggulangi berkat usaha pembangunan bangsa (nation building) dan pembangunan karakter (character building).

b. Budaya politik Indonesia bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak. Masyarakat bawah masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya. Hal tersebut disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, serta ikatan primordial. Sedangkan kaum elit politik sungguh-sungguh merupakan merupakan partisipan yang aktif. Hal tersebut dipengaruhi oleh pendidikan modern.

c. Sifat ikatan primordial yang masih berurat berakar yang dikenal melalui indikator berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu, puritanisme dan nonpuritanisme, dan lain-lain. Di samping itu, salah satu petunjuk masih kukuhnya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya politik yang tercermin dalam struktur vertikal masyarakat di mana usaha gerakan kaum elit langsung mengeksploitasi dan menyentuh substruktur sosial dan subkultur untuk tujuan perekrutan dukungan.

d. Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial. Sebagai indikatornya dapat disebutkan antara lain, sikap asal bapak senang. Di Indonesia, budaya politik tipe parokial kaula lebih mempunyai keselarasan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan atau menundukkan diri pada proses output dari penguasa.

e. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

Sejak negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai era reformasi saat ini dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia, negara kita dalam menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan demokrasi dibagi dalam empat masa. Pertama, masa Repubik Indonesia I (1945-1959) atau yang lebih dikenal dengan era Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer. Kedua, masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau yang lebih dikenal dengan era Orde Lama atau Demokrasi Terpimpin. Ketiga, masa Republik Indonesia III (1965-1998) atau yang lebih dikenal dengan era Orde Baru atau Demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir yang berlaku sampai saat ini adalah masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) atau yang lebih dikenal dengan era Reformasi.

Budaya politik yang berkembang pada saat ini atau masa reformasi. Budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. Budaya seperti itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Walaupun struktur dan fungsi-fungsi sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era selanjutnya, namun tidak pada budaya politiknya. Reformasi pada tahun 1998 telah memberikan sumbangan bagi berkembangnya budaya poltik partisipan, namun kuatnya budaya politik patrimonial dan otoriterianisme politik yang masih berkembang di kalangan elit politik dan penyelenggara pemerintahan masih senantiasa mengiringi. Walaupun rakyat mulai peduli dengan input-input politik, akan tetapi tidak diimbangi dengan para elit politik karena mereka masih memiliki mentalitas budaya politik sebelumnya. Sehingga budaya politik yang berkembang cenderung merupakan budaya politik subjek-partisipan.

Analisis Budaya Politik menurut Affan Gaffar

a.       Masyarakat Indonesia bersifat hierarkis ditunjukkan dengan adanya tingkatan atas dan bawah.Tingkatan atas yang memegang jabatan disebut dengan priyayi/ pejabat dan berhak memimpin, berbuat benar dan baik hati, serta melindungi. Tingkatan bawah yaitu sebagai bawahan/ rakyat kebanyakan harus tunduk, patuh, dan taat kepada pemimpin.

b.      Kecendrungan Patronage, yaitu kecendrungan pembentukan pola hubungan patronage yang baik di kalangan pengusaha dan masyarakat atau pola hubungan patroclient.

c.       Kecendrungan Neopatromonalistik adalah kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neopatromonalistik dimana negara memiliki atribut/kelengkapan yang sudah modern dan rasional, tetapi juga masih memperhatikan atribut yang patrimonial.

Peran serta Budaya Politik Partisipan

Warga negara yang berbudaya politik partisipan memiliki partisipan yang lebih tinggi sehingga dapat mempengaruhi perilaku politik para aktor politik dalam proses politiknya.

Contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

-            Pemberian masukan, pendapat, saran, dan kritik terhadap pemerintah.

-            Ikut barbagi jajak pendapat

-            Ikut Pemilihan umum

-            Ikut rapat, musyawarah dialog, debat politik, berkaitan dengan masalah bersama.

-            Pelaksanaan demokrasi secara damai, baik dalam bentuk penolakan, maupun dukungan.

Artikel terkait Ciri-ciri Umum Budaya Politik di Indonesia:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Materi SMA © 2014